PartaiDemokrat, PKS 4 Tidak Kooperatif Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII Partai Golkar . 6 8. Kategori Respon Partai Politik Buku laporan keuangan tahunan partai politik. 12 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB PDIP Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah kantor DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif interpretif dengan etnometodologi sebagai pendekatan, terdapat empat informan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan internal sudah memenuhi akuntabilitas kepada internal partai politik namun belum transparansi untuk publik, laporan dana kampanye sudah memenuhi akuntabilitas dan transparansi, laporan bantuan politik sudah memenuhi akuntabilitas namun belum transparansi untuk publik, dan implementasi AD dan ART DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur sudah diimplementasikan dengan baik. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this publication. Sekar Anggun Gading PinilihA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements. INTISARI Partai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut. Kata kunciMemandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus etHari SabarnoHari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus 2011, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Governance .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin MakasssarJuliestariJuliestari. 2018. Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas KeilmuanKamayanti AriKamayanti Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan. Yayasan Rumah Peneleh Seri Media & Literasi.Asumsi Dasar Paradigma Interpretif . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BrawijayaLudigdoLudigdo. 2013. Asumsi Dasar Paradigma Interpretif. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN 3MahmudiMahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN 3. & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDIMardiasmoMardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran YogyakartaSujatmika Marita DanMarita dan Sujatmika. Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja RosdakaryaLexy J MoleongMoleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka CiptaMukhtarMukhtar. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka 2015 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola partai Politik Yang Baik" Universitas Merdeka Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan UmumPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Tahun 2018. Keuangan Entitas NirlabaPernyataan StandarAkuntansi KeuanganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. 2011. Akuntan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri BogorSimarmataSimarmata. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas NirlabaIaiIAI. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahunPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik 1. dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumSugiyonoSugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 19 April 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 TahunUndang -UndangUndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
inikarena fungsi pendampingan yang diberikan kesbangpol kabupaten kupang sudah dilakukan secara baik kedepan kerja-kerja soal pendidikan politik tetap menjadi prioritas partai dengan porsi anggaran lebih dari 60 persen sementara porsi anggaran administrasi 40 persen tahun ini, partai demokrat kabupaten kupang punya porsi anggaran untuk

Kompas TV video vod Minggu, 11 Juni 2023 0149 WIB - Partai NasDem mengungkap bahwa Partai Demokrat memaksa agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Cawapres bagi Anies Baswedan. NasDem juga menghargai hak Demokrat melakukan evaluasi jika Anies tidak mengumumkan Cawapres pada Juni ini. Partai NasDem menilai wajar jika partai politik mendorong kadernya maju di Pilpres 2024, termasuk ingin menjadi pendamping Anies Baswedan. Baca Juga Menyamar Jadi Pemulung, Pencuri di Malang Gasak 5 Sepatu Bermerek Namun Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengingatkan terkait cawapres nantinya akan ditentukan oleh Anies langsung. Sahroni menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY agar menjadi cawapres Anies. Terkait pengumuman Cawapres, Sahroni menilai situasi saat ini masih berjalan dinamis, untuk nama cawapres. Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA

PADANG Musyawarah Cabang Partai Demokrat Pasaman, Sumatera Barat, hingga saat ini masih terbengkalai karena Ketua DPC Demokrat Pasaman, Rudi Apriasi kabur. Kaburnya Rudi terjadi saat dilaksanakan pleno pertanggungjawaban laporan keuangan partai pada Muscab, 17-18 Juli 2022 di Bukittinggi.

Thursday, 31 January 2013 - 0000 Selasa 29/01, Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat KIP kembali melakukan sidang ajudikasi sengketa informasi yang dimohon oleh ICW. Kali ini, termohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Dalam sidang ini, Hinca mengaku bahwa Partai Demokrat bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta oleh ICW, yaitu laporan keuangan dan laporan program kerja tahun 2010 dan 2011. Hinca Panjaitan menyatakan, “Partai Demokrat dalam mediasi beberapa waktu lalu sudah menyerahkan laporan keuangan yang kami dasarkan pada laporan pengelolaan dari APBN. Namun pada tahap mediasi itu, pemohon minta tidak hanya yang APBN tapi juga keseluruhan—non-APBN juga. Itu yang kemudian menyebabkan mediasi gagal. Kami membaca dan memahaminya dalam konteks UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 ini terbatas pada dana yang bersumber pada APBN.” Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan dasar hukum pentingnya Demokrat mempublikasikan seluruh laporan keuangannya, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, yaitu dana yang dapat berasal dari sumbangan simpatisan dan iuran partai. Sebagai catatan, pasal 39 UU Partai Politik menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik, serta partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Sidang ajudikasi adalah tahap dalam prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pubik ketika mediasi gagal. Proses mediasi ICW dengan Partai Demokrat gagal karena Partai Demokrat tidak bersedia memberikan informasi yang diminta ICW. Dalam sidang yang berlangsung singkat ini, Majelis Hakim menskors sidang hingga 11 Februari 2013 mendatang. Pada sidang tersebut, Partai Demokrat sudah harus membawa laporan keuangan dan program kerja yang diminta oleh ICW. Mari kita pantau bersama sejauh mana itikad baik Partai Demokrat dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. BAGIKAN

pertama laporan ini menyampaikan latar belakang perlunya bantuan keuangan partai politik serta perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan partai politik. kedua, laporan ini mengulas pengaturan dan praktek pengelolaan bantuan kuangan partai politik, khususnya setelah pemilu 1999. ketiga, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera MD Building Jalan Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail [email protected] Digital Service Centre Call Centre PKS +62 21 300 158 88
partaigerakan indonesia raya (gerindra) (organisasi nirlaba) laporan posisi keuangan kantor dewan pimpinan pusat (dpp) 31 desember 2012 dan 2011 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan iain) 2012 2.504.565.729 3.678.415.482 500.000 50.000.000 200.000.000 250.500.000 3.427.915.482 3.427.915.482 3.678.415.482 2011 1.034.223.157
Demokrat Berjanji Buka Laporan Keuangan Rabu, 30 Januari 2013 JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. . tempo 168683909840_ JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. Menurut Hinca, partainya sudah menyerahkan laporan ... Berlangganan untuk lanjutkan membaca. Kami mengemas berita, dengan cerita. Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini PILIHAN TERBAIK Rp Aktif langsung 12 bulan, Rp *Anda hemat -Rp *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo Rp Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit Lihat Paket Lainnya Sudah berlangganan? Masuk Disini 14 Juni 2023 13 Juni 2023 12 Juni 2023 Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik. Mandalaposco.id, Probolinggo — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo mengadakan silaturahmi dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol) Tahun Anggaran 2022. Sebanyak 8 parpol menerima bantuan keuangan yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Delapan parpol yang dimaksud adalah Minggu, 11 Juni 2023 0906 WIB Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN I Gede Pasek Suardika memberikan sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022. PKN menjadi partai politik kesepuluh pada hari kedua yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024. KPU sendiri mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W Iklan Jakarta - Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pemilu 2024. Nama PKN mungkin masih terdengar asing. Pasalnya, partai politik atau parpol ini memang baru berdiri pada 2021 historis, PKN sebenarnya bukan parpol anyar. Dilansir dari laman resmi partai, PKN sebelumnya bernama Partai Karya Perjuangan atau Pakar Pangan yang berdiri pada 2008. Partai ini berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Tahun 2008 tertanggal 3 April pada 2012, Pakar Pangan memutuskan melebur dengan Partai Demokrat sebagai organisasi sayap atau faksi. Undang-Undang Pemilu kala itu mensyaratkan parliamentary threshold di 33 provinsi. Sekretaris Jenderal DPP Pakar Pangan saat itu, Jackson Kumaat, mengakui partainya kelimpungan memenuhi syarat hampir satu dekade di bawah Partai Demokrat, Pakar Pangan mencoba berdikari lagi. Pada 28 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Pemuda Pancasila, Pakar Pangan dideklarasikan lagi sebagai parpol dalam Musyawarah Nasional di Jakarta. Namanya diubah menjadi Partai Kebangkitan Nusantara atau disingkat Deklarasi itu sekaligus juga menetapkan pembaharuan bendera atau lambang dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD dan ART. PKN kini sudah berbadan hukum setelah keluarnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM per 7 Januari 2022. Medio Desember 2022, KPU mengumumkan PKN lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut pengurus inti PKN antara lain Ketua Umum I Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Umum Gerry H Hukubun, Sekretaris Jenderal Sri Mulyono, dan Bendahara Umum Mirwan Amir. PKN berkantor pusat di Mangunsarkoro Nomor 16 Menteng, DKI Jakarta. Ideologinya Pancasila. Posisi politik saat ini masih netral. Sedangkan slogannya, “Kalau tidak sekarang kapan lagi?”.Pilihan Editor Alasan PKN Ajak Anas Urbaningrum Jadi Kader Artikel Terkait 2 ASN Tangsel Daftar Bacaleg, Wali Kota jika Mau Berpartai Jangan jadi PNS 2 jam lalu PAN Solo Dorong Sekar Tanjung Maju Pada Pilkada Solo 2024 4 jam lalu Alasan Hakim MK Arief Hidayat Usul Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Terbatas 4 jam lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 5 jam lalu Untung Rugi Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup 5 jam lalu Sejarah Pemilu di Indonesia dari 1995 Hingga Sekarang 5 jam lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan 2 ASN Tangsel Daftar Bacaleg, Wali Kota jika Mau Berpartai Jangan jadi PNS 2 jam lalu 2 ASN Tangsel Daftar Bacaleg, Wali Kota jika Mau Berpartai Jangan jadi PNS Wali Kota Tangerang Selatan buka suara soal dua ASN yang daftar jadi bacaleg. Ia mengatakan jika mau berpartai, maka jangan jadi PNS. PAN Solo Dorong Sekar Tanjung Maju Pada Pilkada Solo 2024 4 jam lalu PAN Solo Dorong Sekar Tanjung Maju Pada Pilkada Solo 2024 PAN menilai Sekar Tanjung memiliki potensi untuk maju pada Pilkada Solo 2024. Alasan Hakim MK Arief Hidayat Usul Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Terbatas 4 jam lalu Alasan Hakim MK Arief Hidayat Usul Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Terbatas Hanya satu hakim MK yang berbeda pendapat alias dissenting opinion, yakni Arief Hidayat. Apa alasannya? Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 5 jam lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu Puan Maharani menyatakan DPR akan menghormati putusan MK yang menyatakan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Untung Rugi Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup 5 jam lalu Untung Rugi Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Saat ini ramai penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada pemilu 2024, berikut untung ruginya jika menggunakan kedua sistem tersebut. Sejarah Pemilu di Indonesia dari 1995 Hingga Sekarang 5 jam lalu Sejarah Pemilu di Indonesia dari 1995 Hingga Sekarang Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada 1955 Pastikan Pemilu 2024 Tetap Pakai Proporsional Terbuka, MK Bantah Dalil Pemohon 6 jam lalu Pastikan Pemilu 2024 Tetap Pakai Proporsional Terbuka, MK Bantah Dalil Pemohon MK membantah dalil pemohon uji materi sistem pemilu. Pemilu 2024 dipastikan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Airlangga Hartarto Keputusan yang Tepat 7 jam lalu Mahkamah Konstitusi Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Airlangga Hartarto Keputusan yang Tepat Airlangga Hartarto menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sistem proporsional tertutup sudah tepat. MK Tolak Gugatan Proporsional Tertutup, Satu Hakim Dissenting Opinion 8 jam lalu MK Tolak Gugatan Proporsional Tertutup, Satu Hakim Dissenting Opinion Putusan itu tertuang dalam Putusan MK bernomor 114/PUU-XIX/2022 yang dibacakan pada Kamis, 15 Juni 2023. Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka 8 jam lalu Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka Satu hakim MK menyatakan pendapat berbeda. PartaiDemokrat menjadi partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari kelima ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Jumat. Video aksi pelaku viral di media sosial setelah korban membuat laporan Polisi. Atas aksi hipnotis sang pelaku wanita berhijab itu, korban pegawai toko atas nama Riza kehilangan sepeda motor Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon."Jakarta ANTARA News - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat KIP memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch ICW. Dalam putusan sidang ajudikasi sengketa informasi di Jakarta, Senin, Majelis Komisioner KIP menyatakan informasi program dan laporan keuangan 2010 dan 2011 DPP Partai Demokrat yang dimohon oleh ICW sebagai informasi terbuka. "Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon," kata Ketua KIP Abdul Rahman Ma`mun saat membacakan putusan. ICW selaku pemohon informasi langsung menyatakan menerima putusan KIP, sementara Hinca Panjaitan yang mewakili DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Menurut Abdul Rahman, para pihak punya waktu 14 hari untuk menyatakan sikap menerima atau menolak putusan KIP tersebut. Bila tidak ada keberatan dari keduanya maka putusan ajudikasi KIP menjadi final dan mengikat. "Bila ada yang keberatan, silakan dalam waktu 14 hari ajukan proses hukum selanjutnya ke pengadilan negeri," kata Abdul Rahman. Hal itu, menurut dia, diatur di dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa informasi yang diminta ICW kepada DPP Partai Demokrat berupa perincian program umum dan kegiatan 2010 dan 2011, perincian laporan keuangan 2010 dan 2011 yang meliputi perincian neraca dan laporan realisasi anggaran, perincian neraca, perincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berasal dari APBN menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP merupakan informasi yang wajib disediakan oleh partai politik sebagai badan publik. Demikian juga dengan informasi laporan keuangan parpol yang berasal dari selain APBN. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mengatur bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. ICW mengadukan sembilan partai politik yang ada di DPR kepada KIP terkait dengan sengketa informasi. PKS, PKB, dan Gerindra telah memberikan informasi program dan laporan keuangan yang telah diaudit pada saat proses mediasi di KIP. Partai Golkar, PDIP, dan Hanura menyatakan akan memberikan informasi tersebut setelah laporan keuangan parpol selesai diaudit, sedangkan PPP, Partai Demokrat, dan PAN menempuh proses sidang ajudikasi di KIP. Pada sidang 28 Januari 2013, Majelis Komisioner KIP juga memerintahkan DPP PPP menyerahkan laporan keuangan kepada ICW, sedangkan untuk PAN saat ini masih dalam proses ajudikasi. S024/D007Editor Kunto Wibisono COPYRIGHT © ANTARA 2013 Saya berharap kepada Partai Politik yang menerima bantuan keuangan ini dapat mempertanggungjawabkan secara formal dan material, serta membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sebuah laporan yang dianggap clean dan clear," pesan Andi Harun. Adapun parpol penerima bantuan masing-masing : PDIP Samarinda Rp. 387 Monday, 11 February 2013 - 0000 Senin 11/02, Majelis Komisi Informasi Pusat KIP memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011. Ini merupakan kemenangan ICW atas sengketa informasi keuangan partai politik yang kedua setelah sebelumnya Majelis KIP memutuskan ICW berhak atas seluruh informasi yang ICW minta pada Partai Persatuan Pembangunan PPP pada 28 Januari lalu, dimana PPP juga wajib memberikan laporan keuangan partai. Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menyambut baik keputusan majelis. “Kami menerima apa yang menjadi amar putusan majelis,” katanya. Ini Sementara Partai Demokrat yang diwakili Hinca Panjaitan mengatakan, “Kami mempertimbangkan untuk berpikir, menggunakan hak yang diberikan.” Hak yang diberikan ini maksudnya adalah hak untuk menyelesaikan sengketa di tingkat Pengadilan Negeri jika salah satu pihak tidak menerima amar putusan majelis. Apung Widadi, peneliti ICW, mengatakan, “Sebenarnya, upaya ICW mendorong keterbukaan laporan keuangan parpol ini adalah hal positif dalam membangun institusi partai yang sehat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Parpol dan UU KIP.” Argumentasi yang disampaikan ICW mengenai permintaan informasi keuangan partai didasari Undang-undang KIP bahwa parpol secara kelembagaan adalah badan publik, dan memiliki kewajiban untuk memiliki keterbukaan informasi bagi publik. “Laporan keuangan parpol yang kami dorong ini adalah keseluruhan. Berbeda dengan dana kampanye,” kata Apung. ICW juga akan membuat indeks keuangan partai politik untuk membandingkan kesesuaian dana yang dilaporkan partai politik. “Kita akan verifikasi setelah kita dapat laporan keuangan. Indeks keuangan ini meliputi soal respon partai atas keterbukaan laporannya, bagaimana pengelolaan keuangannya termasuk sumber-sumber pendanaan, serta aspek penggunaan keuangan partai,” jelas Apung. Indeks tersebut nantinya akan memperlihatkan partai mana yang paling siap membangun prinsip transparansi keuangan. "Selain itu, dari laporan keuangan partai akan diketahui apakah ada unsur manipulasi atau tidak. Ini penting, karena untuk modal politik 2014, parpol akan berlomba-lomba mencari dana sebanyak mungkin,” jelas Apung. Apung mengkhawatirkan, jika standar minimal laporan keuangan saja tidak ada, ini akan jadi problem ke depan. “Perlu diketahui bahwa paket UU Pemilu 2009 menyatakan sumbangan dari badan publik itu cuma 4 milar. Tahun depan, naik jd 7,5 miliar. Artinya kran batasan itu sudah dinaikkan. Nah, kalau tidak ada transparansi laporan keuangan seperti ini, bahaya.” Menurut Apung, di UU Pemilu Legislatif, secara personal calon anggota DPR melaporkan dana kampanyenya ke parpol. “Nah, disini kita ada scope bahwa parpol harus terbuka, karena caleg melaporkan dana kampanye kepada parpol. Tapi ini kan konteksnya laporan keuangan parpol secara keseluruhan, beda dengan pelaporan dana kampanye ke KPU,” jelas Apung. Apung menegaskan, “Laporan keuangan parpol sangat tertutup. Padahal itu diwajibkan di UU Parpol 37, 38, 39. Kita menuntut agar Demokrat segera memberikan laporan keuangan parpolnya. Bukan hanya Demokrat sebenarnya, tapi juga parpol lain.” Abdullah menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari partai. “Ini menjadi preseden penting bagi parpol dalam membangun kelembagaan partai yang lebih baik. Ini sebuah pembelajaran bagi parpol untuk mengembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutup Abdullah. BAGIKAN VIVAPolitik - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masalah terhambatnya anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum dari Kementerian Keuangan yang akan memengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. "Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan matang," kata AHY di kantor KPU, Jakarta

Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat menyerahkan informasi laporan keuangan kepada pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dan Demokrat sebagai termohon, di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.“Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Abdul menyatakan perincian program umum dan kegiatan Demokrat pada 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka, Demokrat harus menyerahkan perincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga perincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. “Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon,” kata sidang, anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. “Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian,” kata Hinca usai Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, menambahkan transparansi keuangan partai merupakan mandat undang-undang partai politik dan keterbukaan informasi. “Banyaknya partai yang terlibat korupsi membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuanganya. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi. Itu yang ingin kami cari,” kata dia usai Pemilihan Umum 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. “Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, pemilu jadi berbahaya karena tersandera uang.”MUHAMAD RIZKIBaca jugaKorupsi Al Quran Siapa Si Raja, Panglima, PrajuritTiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di CikeasAlasan Jokowi Satukan Pengelolaan Angkot

DewanPembina Gerindra Minta Kader Demokrat Berhenti Nyinyir. July 11, 2019. Politisi Gerindra Fadli Zon Sebut Tak Perlu Rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo. July 11, 2019. DPP Partai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; jikalaporan keuangan partai politik tidak memuat laporan sumbangan dari para politikus secara perorangan, itu sama saja dengan mengatakan perimbangan kenaikan gaji dan tunjangan dpr ataupun dprd dengan alasan membangun konstituen hanyalah isapan yang berkaitan dengan akuntabilitas internal partai adalah keterkaitan partai dengan IndonesianCorruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. badanpemeriksa keuangan indonesia laporan iiasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari apbn tahun anggaran 2020 pada dpp partai demokrat jakarta berdasarkan undang-undang (uu) nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan (bpk) dan uu nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penerimaan dan pengeluaran, yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah satu bulan saat anggaran berakhir.
ፌоዝθγеսዱкт ιእ δሏቼуռፋйафи
Ֆеֆиጠևլоз ሲщохеհяቃ ዑоЗовሓሌ ը
Κθ цоξачቲ утиձυγኡፊՕщоռ ժθтвэֆоз եбай
Снохр шዜфыΣօኯαдጉቁυ κኄյυչሿне
Е ኤФаմищ ωքоቴыζω ичаሸуμоշιμ
ሧχарኜнιб իклуКዤዔипоձэ бахоዔ
10partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Kota Samarinda menerima bantuan keuangan dari Pemkot sebesar Rp2,09 miliar. PDIP menjadi penerima terbesar. Network iNews NETWORK. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program Klik Lebih Lanjut. iNewsAceh
PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengjuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Tahun 2015. Jakarta.

ANTARAHafidz Mubarak A. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menghadiri pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU. KETUA Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyebut partainya bakal mengincar kantung suara dari kalangan pemilih muda pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

IndonesianCorruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Indonesian Corruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Harian Kompas Sorot Politik; Kilas Badan Negara; Kilas

LaporanKeuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Laporan Pertanggung Jawaban PKS Atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2020. 23 Sep 2021 - 12:54 WIB. LPJ Dana Banpol 2019. Laporan Pertanggung Jawaban PKS Atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2019.
cSYQeH0.